Karimun Diguncang Dugaan Kejanggalan Anggaran Diskominfo: Ratusan Juta Rupiah Jadi Tanda Tanya Besar!
Karimun/Kepri – Sebuah awan gelap menyelubungi penggunaan anggaran publik di Kabupaten Karimun.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat kini menjadi sorotan tajam menyusul dugaan kejanggalan signifikan dalam laporan biaya perjalanan dinas tahun 2023.
Data yang terekam dalam dokumen APBD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023 Diskominfo Karimun, terpaut jauh bahkan ratusan juta rupiah, dengan penjelasan yang diberikan oleh Kepala Diskominfo Karimun, Dr. Helmi SE.M.SI.
Temuan awal menunjukkan bahwa buku APBD dan LKPJ mencatat total anggaran perjalanan dinas Diskominfo 2023 mencapai Rp 725 juta, yang terbagi dalam 13 kali perjalanan. Lebih mencengangkan, terdapat catatan satu kali keberangkatan yang menelan biaya fantastis sebesar Rp 172 juta. Angka-angka ini menjadi pemicu kecurigaan publik yang meluas.
Namun, ketika dikonfirmasi pada Kamis, 3 Juli 2025, Kepala Diskominfo Helmi memberikan rincian yang kontras.
Menurutnya, total anggaran perjalanan dinas 2023 hanya Rp 453.091.000 dengan realisasi Rp 326.254.871. Yang lebih mengejutkan, Helmi dengan tegas membantah adanya perjalanan dinas sekali jalan senilai Rp 172 juta yang tercatat dalam dokumen publik. Bantahan ini justru memperdalam jurang perbedaan data dan menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Selain itu, ketidaksesuaian juga terlihat pada anggaran belanja modal personal komputer, di mana pagu anggaran Rp 133.951.692 namun realisasi versi Kadis hanya Rp 29.600.000. Meskipun anggaran internet sama-sama tercatat Rp 1.190.420.000, Kadis Helmi menambahkan adanya tunda bayar Rp 558.651.600.
Melihat selisih angka yang begitu mencolok ini, publik dan pihak yang peduli transparansi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Polres Karimun maupun Kejaksaan Negeri Karimun, untuk segera bertindak. Pemeriksaan mendalam terhadap Diskominfo Karimun menjadi harga mati demi mengungkap fakta sebenarnya dan memastikan akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Keterbukaan adalah kunci, dan jika tidak ada penjelasan yang memuaskan, laporan resmi akan segera dilayangkan untuk memastikan kasus ini tidak menguap begitu saja. [Bersambung]
