SUARA BAYANGKARA POST // BANDUNG BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).
Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPRD KBB yang terdiri dari Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, PKB, PDI Perjuangan, PAN, Demokrat, dan NasDem secara kolektif menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan teknis bersama Komisi dan Badan Anggaran (Banggar).
Meski memberikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan, DPRD KBB menyampaikan sembilan catatan strategis yang dinilai penting dan wajib menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebelum penetapan APBD Perubahan 2026.
Ketua sidang menyampaikan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi tersebut sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, yakni “Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah.”
Salah satu sorotan utama DPRD adalah terkait perubahan struktur anggaran daerah. Dalam dokumen Raperda Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp25,39 miliar sehingga menjadi Rp3,162 triliun. Namun di sisi lain, Belanja Daerah meningkat lebih besar, yakni Rp169,07 miliar menjadi Rp3,368 triliun.
Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp205,68 miliar yang direncanakan akan ditutupi melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. DPRD meminta pemerintah daerah menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan sinkronisasi data serta angka-angka teknis dalam dokumen anggaran.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp13,49 miliar yang bersumber dari pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut fraksi-fraksi, peningkatan pendapatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik, terjangkau, dan merata bagi masyarakat.
Dalam sektor belanja daerah, DPRD meminta penjelasan rinci mengenai penurunan Belanja Pegawai sebesar Rp306,74 miliar, kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp253,12 miliar, serta peningkatan Belanja Hibah sebesar Rp78,66 miliar. DPRD juga mengingatkan agar rencana efisiensi belanja operasional sebesar 10 hingga 15 persen tidak berdampak terhadap hak-hak pegawai maupun pelayanan dasar kepada masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap sektor pendidikan. DPRD mempertanyakan penurunan anggaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp23,80 miliar dan meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga.
Pada sektor pembangunan, DPRD menyoroti kenaikan Belanja Modal sebesar Rp87,70 miliar sehingga totalnya menjadi Rp270,38 miliar. Sementara itu, Bantuan Keuangan Desa yang dialokasikan sebesar Rp52,25 miliar diminta disertai matriks transparansi penerima manfaat, kejelasan peruntukan, serta kesiapan teknis guna menghindari ketimpangan antarwilayah maupun potensi pembiayaan ganda (double funding).
Fraksi-fraksi DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah, sanitasi, dan drainase. Di sisi lain, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp29,98 miliar diminta disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Terkait SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp205,68 miliar, DPRD meminta pemerintah daerah memberikan rincian yang jelas mengenai sumber dan status dana tersebut, baik yang bersifat terikat maupun dana bebas, sehingga tidak menimbulkan penumpukan anggaran yang berulang pada tahun-tahun berikutnya.
DPRD juga mengingatkan bahwa sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 hingga akhir Desember semakin terbatas. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan secara akuntabel, tetap menjaga kualitas hasil pekerjaan, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fraksi-fraksi DPRD KBB menegaskan bahwa sikap akhir masing-masing fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 akan ditentukan setelah mendengarkan jawaban dan penjelasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta hasil pembahasan lebih lanjut pada tingkat komisi dan Badan Anggaran . Red Aji
