JAKARTA – Pengamat Sosial-Politik M. Mahatir meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan melakukan penghakiman terhadap Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, terkait beredarnya potongan video maupun percakapan yang kemudian ditafsirkan seolah-olah menggambarkan adanya perubahan sikap politik.
Menurut M. Mahatir, polemik tersebut harus dilihat secara utuh dan proporsional. Jangan sampai percakapan internal yang bersifat hipotetis atau sekadar membahas kemungkinan dalam sebuah situasi politik justru digiring menjadi kesimpulan bahwa Budi Arie maupun Projo memiliki agenda politik tertentu.
“Kami melihat publik telah terjadi salah spekulasi dan salah penafsiran. Apa yang disampaikan Budi Arie dalam forum internal tersebut harus dipahami sebagai obrolan dan pembahasan mengenai kemungkinan atau seandainya. Itu bukan keputusan politik, bukan instruksi organisasi, dan bukan pula sikap resmi Projo,” ujar M. Mahatir.
Ia menjelaskan, dalam dinamika organisasi maupun politik, sangat wajar apabila seseorang mendiskusikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan.
Namun, pembicaraan mengenai sebuah kemungkinan tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai keputusan atau sikap resmi.
“Budi Arie sedang ngobrol dengan internal dan mempertanyakan bagaimana langkah kita seandainya terjadi suatu kondisi tertentu. Tetapi konteksnya jelas, itu sebuah pengandaian. Bahkan kondisi yang dibicarakan tersebut juga sangat berat dan tidak mungkin begitu saja terjadi. Jadi jangan sebuah kalimat yang bersifat hipotetis kemudian dipelintir menjadi seolah-olah ada agenda besar di baliknya,” tegasnya.
PROJO TETAP DUKUNG PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN
M. Mahatir juga mengingatkan bahwa sikap politik organisasi harus dilihat dari pernyataan dan keputusan resminya, bukan semata-mata dari potongan percakapan yang beredar di media sosial.
Ia menegaskan bahwa Budi Arie telah berulang kali menyampaikan bahwa Projo tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Karena itu, menurutnya, tidak tepat apabila satu potongan percakapan kemudian dijadikan dasar untuk membangun opini bahwa Projo telah berubah haluan atau sedang mendorong agenda politik tertentu.
“Kalau mau menilai sikap politik seseorang atau organisasi, lihat secara utuh. Jangan hanya mengambil potongan video, satu-dua kalimat, kemudian dibangun narasi yang jauh dari konteks sebenarnya. Masyarakat hari ini sudah semakin cerdas dan kritis,” kata M. Mahatir.
BUDI ARIE SUDAH MEMBERIKAN KLARIFIKASI
M. Mahatir juga menyoroti klarifikasi yang telah disampaikan Budi Arie mengenai percakapan internal tersebut.
Menurutnya, Budi Arie telah menegaskan bahwa pembicaraan tersebut tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, serta tidak dapat ditafsirkan sebagai arahan maupun sikap politik dari Jokowi.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Budi Arie sudah memberikan klarifikasi. Bahkan dia juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada pihak-pihak yang merasa terganggu atau tidak berkenan dengan pernyataannya dalam forum internal tersebut. Artinya, persoalan ini sudah dijelaskan dari pihak yang bersangkutan,” ujarnya.
M. Mahatir menilai sikap Budi Arie yang memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf merupakan bentuk tanggung jawab serta keterbukaan kepada publik.
JANGAN FRAMING NEGATIF
M. Mahatir secara tegas meminta oknum-oknum tertentu untuk menghentikan upaya penggiringan opini dan framing negatif terhadap Budi Arie.
Ia menilai perbedaan pandangan dalam politik merupakan hal yang biasa. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menyebarkan narasi yang tidak utuh atau membangun kesimpulan yang tidak sesuai dengan konteks sebenarnya.
“Kami meminta kepada oknum-oknum agar tidak melakukan framing negatif terhadap Budi Arie. Jangan karena kepentingan politik tertentu kemudian sebuah percakapan internal dipotong-potong dan disebarkan untuk membentuk opini publik,” tegas M. Mahatir.
Menurutnya, masyarakat saat ini sudah semakin pintar dalam memilah informasi. Masyarakat tidak boleh dianggap mudah dipengaruhi hanya dengan potongan video, potongan pernyataan, maupun narasi yang tidak utuh.
“Publik sudah cerdas. Masyarakat bisa melihat mana informasi yang utuh dan mana yang sengaja dipotong. Karena itu, jangan mencoba menggiring masyarakat dengan narasi-narasi yang tidak lengkap,” tambahnya.
SEMUA PIHAK HARUS MENJAGA KONDISI POLITIK TETAP KONDUSIF
M. Mahatir juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh politik, relawan, organisasi masyarakat, serta pengguna media sosial untuk bersama-sama menjaga situasi politik nasional tetap kondusif.
Menurutnya, perdebatan politik harus tetap ditempatkan dalam koridor demokrasi dan tidak boleh berkembang menjadi konflik akibat informasi yang belum dipahami secara utuh.
“Indonesia membutuhkan suasana politik yang sehat, bukan perang framing. Kritik silakan, perbedaan pendapat silakan, tetapi jangan memelintir pernyataan seseorang. Kita harus membangun budaya politik yang dewasa,” jelasnya.
Ia berharap polemik terkait pernyataan Budi Arie tidak terus diperpanjang menjadi isu liar yang justru dapat mengganggu stabilitas politik nasional.
“Jangan setiap percakapan politik kemudian dijadikan bahan untuk menciptakan kegaduhan. Kalau sudah ada klarifikasi dari pihak yang bersangkutan, mari kita hormati klarifikasi tersebut. Jangan terus dipelintir dan diproduksi menjadi narasi baru yang tidak ada ujungnya,” pungkas M. Mahatir.
M. Mahatir kembali menegaskan bahwa masyarakat harus mendapatkan informasi secara lengkap, objektif, dan berimbang. Ia meminta semua pihak menempatkan persoalan tersebut secara proporsional serta tidak melakukan penghakiman hanya berdasarkan potongan percakapan.
“Pada akhirnya, kita semua punya tanggung jawab menjaga ruang publik agar tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan. Jangan korbankan persatuan dan ketenangan masyarakat hanya karena kepentingan framing politik. Lihat persoalan secara utuh, dengarkan klarifikasi, dan jangan mudah terprovokasi,” tutupnya.
