Oleh: Dewi Apriatin – Koordinator Media Bandung Raya
BANDUNG – Ketika liputan bantuan Bedah Rumah Gratis dari Kementerian PKP digelar di Kampung Cilampeni, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026), puluhan awak media dari Bandung Raya hadir. Acara dihadiri langsung Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Anggota DPR RI Rajiv, Bupati Bandung H. Dadang Supriatna, dan jajaran lainnya.
Tugas kami jelas: memviralkan program positif pemerintah agar sampai ke masyarakat. Tapi di lapangan, ada 1 hal mendasar yang kembali jadi ganjalan klasik: anggaran publikasi.
Dalam komunikasi dengan Biro Humas dan Publikasi Kementerian RI, Mas Bambang, harapan kami sederhana. Jika undangan liputan dilempar ke redaksi, maka otomatis ada nilai publikasinya yang sudah disiapkan panitia penyelenggara dari Kementerian.
Faktanya? Nihil. Jawaban yang kami terima: “Tunda dulu pembayaran publikasi.”
Padahal liputan sudah tayang, foto sudah dikirim, berita sudah viral.
“Titik Lemah” yang Disampaikan Pak Menteri Sendiri
Ironisnya, hal ini sejalan dengan yang disampaikan Pak Menteri Maruarar Sirait. Beliau menyebut salah satu titik lemah program pemerintah adalah dinas terkait tidak welcome dengan media yang siap memviralkan program positif. Ditambah lagi keterbatasan anggaran publikasi yang sampai saat ini tidak ada.
Akibatnya? Semua media “tiarap”. Program bagus tidak sampai. Masyarakat tidak tahu.
Saya sendiri sudah jadi wartawan sejak 1998 dan UKW 2018. Pengalaman 28 tahun mengajarkan: tanpa media, program pemerintah hanya jadi wacana di atas meja.
Usulan Konkret: Anggaran Publikasi Disiapkan di Awal
Ke depan, saya akan ajukan surat permohonan resmi kepada Pak Menteri PKP Maruarar Sirait dan DPR RI Pak Rajiv.
Siapkan anggaran publikasi di awal kegiatan, dan serahkan langsung kepada teman-teman wartawan yang liputan dan berhak atas atensinya.
Jangan sampai ada lagi kejadian “sudah liput, sudah viral, tapi pembayaran ditunda”. Itu tidak hanya aneh, tapi juga melukai semangat kami di lapangan.
Kami siap 24 jam membantu memviralkan program pemerintah. Tapi tolong, hargai juga kerja kami dengan kepastian anggaran.
Karena jika media kuat, maka program 3 Juta Rumah, BSPS, KUR 0,5% akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Salam sehat untuk Pak Menteri dan seluruh rombongan yang hadir di Cilampeni.
Dewi Apriatin
Koordinator Media Bandung Raya
WA: 081995454450
KOORDINATOR MEDIA BANDUNG RAYA
Jl. Babakan Cianjur Bandung
Telp/WA: 081995454450
Nomor : 001/KMBR/VII/2026
Hal : Permohonan Anggaran Publikasi Kegiatan Kementerian PKP
Lampiran : 1 Berkas
Kepada Yth.
Bapak Maruarar Sirait
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI
di Jakarta
Tembusan: *Bapak Rajiv, Anggota DPR RI
Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Kementerian PKP di Kabupaten Bandung tanggal 25 Juli 2026 di Kampung Cilampeni, kami dari Koordinator Media Bandung Raya yang menaungi puluhan awak media, menyampaikan hal berikut:
1. Kami sangat mendukung dan siap memviralkan setiap program positif pemerintah, khususnya Program 3 Juta Rumah, BSPS, dan KUR Perumahan 0,5%.
2. Namun dalam praktiknya, kami mengalami kendala klasik yaitu tidak adanya kepastian anggaran publikasi di awal kegiatan. Komunikasi terakhir dengan Biro Humas Kementerian, Bapak Bambang, jawabannya adalah “penundaan pembayaran publikasi”.
3. Hal ini bertentangan dengan arahan Bapak Menteri sendiri yang menyampaikan bahwa “titik lemah” pemerintah adalah dinas tidak welcome dengan media.
Maka dengan ini kami memohon:
Agar setiap undangan kegiatan liputan dari Kementerian PKP disertai dengan alokasi anggaran publikasi yang disiapkan di awal dan disalurkan langsung kepada media/ wartawan yang bertugas di lapangan.
Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar sinergi antara pemerintah dan media dapat berjalan lebih baik demi keberhasilan program pemerintah.
Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Dewi Apriatin
Koordinator Media Bandung Raya
