YOGYAKARTA || Aktivis Hak Asasi Manusia sekaligus Dewan Pembina Constitutional Law Study (CLS), Abdul Haris Nepe, menyoroti semakin hilangnya substansi perjuangan dalam gerakan mahasiswa kontemporer.
Hal tersebut disampaikan melalui keterangan saat kegiatan diskusi bertajuk “Dilema Gerakan Mahasiswa: Terkuburnya Substansi Tuntutan di Bawah Tumpukan Puing Kerusuhan” yang diselenggarakan oleh CLS Yogyakarta, Jum’at (19/12/2025).
Kegiatan diskusi tersebut berlangsung pada pukul 17.00 hingga 19.00 WIB di Café Lehaleha, Jalan Sukun Raya No. 422, Jaranan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan diikuti sekitar 25 peserta dari berbagai latar belakang aktivis dan mahasiswa.
Dalam forum tersebut, Abdul Haris Nepe menekankan bahwa, gerakan mahasiswa sejatinya merupakan kompas moral bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjaga arah demokrasi dan keadilan sosial. Namun, menurutnya, gerakan mahasiswa saat ini berada pada persimpangan yang dilematis akibat degradasi metode perjuangan yang cenderung reaktif dan destruktif.
“Anarkisme bukanlah simbol kekuatan gerakan, melainkan tanda kegagalan komunikasi. Ketika ruang publik dipenuhi batu dan api, pada saat itulah ruang dialog mati,” tegas Abdul Haris Nepe.
Ia menjelaskan bahwa, tindakan anarkis justru menciptakan jarak antara mahasiswa dan masyarakat sipil. Alih-alih mendapatkan dukungan publik, gerakan mahasiswa berisiko kehilangan social capital akibat dampak langsung yang dirasakan masyarakat, seperti kemacetan, kerusakan fasilitas umum dan rasa tidak aman.
Lebih lanjut, Abdul Haris Nepe menilai bahwa, kerusuhan dalam aksi mahasiswa sering kali mengaburkan pesan utama perjuangan.
Media massa, kata dia, cenderung menyoroti aspek kekerasan ketimbang substansi tuntutan, sehingga memberikan ruang bagi penguasa untuk mendelegitimasi gerakan tanpa harus menjawab persoalan kebijakan yang dikritik.
“Isu-isu krusial seperti lingkungan, ekonomi, dan hukum akhirnya terkubur di bawah puing-puing kerusuhan. Ini adalah kerugian besar bagi perjuangan rakyat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa, Indonesia lahir dari perdebatan ide yang keras, bukan dari kekacauan tanpa arah. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa dituntut untuk kembali berpijak pada kesadaran historis dan mengedepankan kecerdasan strategis.
Dalam pandangannya, di era informasi saat ini, data dan argumentasi merupakan senjata utama perlawanan. Gerakan mahasiswa harus mampu bertransformasi dari sekadar pengerah massa menjadi penghasil solusi melalui jalur-jalur konstitusional, seperti pengajuan judicial review, penyusunan policy brief, serta pengorganisasian massa yang disiplin dan terarah.
“Kita tidak kekurangan keberanian, tetapi sering kekurangan strategi. Tanpa kecerdasan taktis, demonstrasi hanya akan menjadi ritual tahunan yang melelahkan, tanpa perubahan sistemik,” pungkas Abdul Haris Nepe.
Diskusi tersebut juga menghadirkan Landung Jalu Sudarma, Ketua Partai Prima Yogyakarta, yang menyoroti pentingnya perjuangan intelektual dan kritik terhadap praktik anarkisme dalam gerakan mahasiswa. (Red).
